Sejarah Amandemen UUD 1945 Tahun 1999

  • Share

Perubahan (amandemen) pertama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke-12 pada Selasa, 19 Oktober 1999 dalam Sidang Umum MPR RI yang dipimpin oleh Amien Rais.

Proses amandemen UUD 145 diawali dengan rapat tanggal 7 Oktober 1999 yang dipimpin oleh Harun Kamil, S.H didampingi Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, Amin Aryoso, S.H dan KH. Yusuf Muhammad Lc.

Saat itu, seluruh fraksi menyetujui untuk mengamandemen terhadap UUD 1945 seperti disampaikan masing -masing  juru bicara fraksi antara lain: dari Fraksi Partai Golkar Andi Mattalatta, Fraksi PDI Perjuangan Aberson Marle Sihaloho, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Zain Badjeber dan Fraksi Kebangkitan Bangsa Yusuf Muhammad.

Kemudian, Fraksi Reformasi M. Hatta Rajasa dan Fraksi Partai Bulan Bintang Hamdan Zoelva, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia Antonius Rahail,Fraksi PDKB Gregorius Seto Harianto, Fraksi TNI/Polri Hendi Tjaswadi, Fraksi Utusan Golongan. Valina Singka Subekti dan Fraksi Partai Daulah Ummat Asnawi Latief.

Setelah itu, dalam Rapat ke-1 PAH III Badan Pekerja MPR juga, semua fraksi sepakat agar Badan Pekerja MPR melakukan amendemen UUD 1945 prioritas pada hal yang mendesak. Beberapa pokok materi prioritas untuk diubah yaitu:

  • Pemberdayaan lembaga tertinggi negara MPR yang terkait dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2 Ayat (1) dan (2), dan Pasal 3.
  • Pengaturan kekuasaan pemerintahan negara dan masa jabatan Presiden yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1) dan (2), Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1) dan (2), Pasal 14 dan Pasal 15.
  • Peninjauan kembali lembaga tinggi negara dan tentang Dewan Pertimbangan Agung yaitu Pasal 16.
  • Pemberdayaan lembaga legislatif atau DPR yang terkait dalam Pasal 17 Ayat (2), Pasal 11 Ayat (1) dan (2), Pasal 20 Ayat (1) dan (2), Pasal 21 Ayat (1) dan (2).
  • Pemberdayaan lembaga inspektif finansial atau BPK Pasal 23.
  • Pemberdayaan dan pertanggungjawaban lembaga kehakiman atau Mahkamah Agung, Pasal 24

Isi dan Perubahan Amandemen UUD 1945 Tahun 1999

Naskah Perubahan Pertama UUD Tahun 1945 (Hasil Sidang Umum MPR RI tahun 1999) antara lain:

Pasal 5

(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Diubah menjadi:

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Diubah menjadi:

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.  

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Diubah menjadi:

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut: Sumpah Presiden (Wakil Presiden): “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden): “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul. (2) Presiden menerima duta negara lain.

Diubah menjadi:

(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.

(2) Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

(3) Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Diubah menjadi:

(1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

(2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.

Diubah menjadi:

Presiden memberi gelar tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang.

Pasal 17

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan.

Diubah menjadi:

(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.

(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan rakyat masa itu.

Diubah menjadi:

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

(2) Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

(4) Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

Pasal 21

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan rakyat berhak memajukan rancangan undang-undang.

(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

Diubah menjadi:

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.

Artikel berjudul “Sejarah Amandemen UUD 1945 Tahun 1999” yang tayang di temangopi.com versi PDF nya bisa diunduh sekaligus sumbernya pada link tautan dibawah ini:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *