Siapa Pembisik Wacana Amandemen UUD Kepada Presiden Jokowi?

  • Share

Muncul wacana agar Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diamandemen yang dikaitkan dengan jabatan presiden 3 periode. Meskipun Presiden Jokowi sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu.

Dari penelusuran temangopi.com, Presiden Jokowi beberapa kali menolak wacana amandemen terkait masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Baik merupakan pernyataan langsung maupun pernyataan partai politik setelah melakukan pertemuan dengan Presiden.

TanggalPernyataan Soal Amandemen
Pernyataan Jokowi 2 Desember 2019Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga [maknanya] menurut saya: Satu, ingin menampar muka saya; yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka; yang ketiga ingin menjerumuskan
Pernyataan Jokowi 15 Maret 2021Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak berminat juga menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanatkan dua periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi.
Pernyataan Jokowi Saat Sidang Tahunan MPR 16 Agustus 2021Agenda MPR untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara juga perlu diapresiasi untuk melandasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo setelah bertemu Jokowi 14 Agustus 2021Presiden Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada MPR RI mengenai pembahasan amandemen UUD NRI 1945 untuk menghadirkan PPHN, karena merupakan domain dari MPR RI. Beliau berpesan agar pembahasan tidak melebar ke hal lain, seperti perubahan masa periodisasi presiden dan wakil presiden, karena Presiden Jokowi tidak setuju dengan itu,
Sekjen PBB Affriansyah Ferry Noor setelah bertemu Jokowi dan Parpol Non Parlemen 3 September 2021Soal amandemen ini beliau menjawab, saya atau pemerintah tidak akan melakukan amandemen, baik terbuka maupun terbatas. Saya tidak mau disalahkan seolah-olah saya mau 3 periode, atau diperpanjang
Berbagai sumber

Adapun masa jabatan Presiden Indonesia tercantum dalam pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen pertama dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21 Oktober 1999.

Pasal 7 berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Kemudian diubah menjadi: Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Apa Arti Amendemen?

Melansir Wikipedia, amandemen atau Perubahan adalah perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.

Kata Amandemen umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara (amendemen konstitusional). Konstitusional merupakan prinsip-prinsip dasar politik serta hukum yang mencangkup struktur, prosedur, serta kewenangan/hak serta kewajiban.

Sementara itu, dalam sejarah Konstitusi di Indonesia,  UUD 1945 merupakan konstitusi yang disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.

Mulai 17 Agustus 1950 diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS). Kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan kembali diberlakukan UUD 1945 yang dikukuhkan secara aklamasi DPR pada 22 Juli 1959.

Sepanjang sejarah, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen sejak tahun 1999 hingga 2002 yang dilakukan dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pro Kontra Amandemen Era Jokowi

Menguatnya wacana amandemen, setelah Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Partai Politik Koalisi parlemen dan non parlemen. Bahkan, Partai Amanat Nasional saat itu hadir yang bisa dibaca dalam artikel berjudul : Tradisi Setengah Hati PAN Memilih Oposisi Atau Koalisi

Pengamat politik dari The Habibie Center, Bawono Kumoro berpendapat, ada kemungkinan pertemuan dilakukan untuk merapatkan barisan koalisi jelang amendemen.

“Presiden bisa jadi mengonsolidasikan partai-partai yang punya kursi bagaimana amandemen bisa direalisasikan, digolkan, termasuk PPHN,” katanya 2 September 2021.

Bahkan, Ray Rangkuti tak yakin pertemuan Jokowi dan para elite parpol hanya sekadar makan malam dan silaturahmi.

“Yang diumumkan begitu (hanya silaturahmi), tapi siapa tang tahu isi detailnya? Pertemuan partai-partai itu dibocorkan juga oleh sebagian pihak, PAN misalnya, bahwa salah satu isu pembicaraan soal amendemen,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amandemen UUD 1945 sekalipun secara terbatas.

Penolakan serupa disampaikan Ketua PA 212 Slamet Maarif, meksipun amendemen dilakukan terbatas hanya dengan memasukkan Poin-Poin Haluan Negara (PPHN).

“Ya kami menolak lah, apalagi kalau amendemen-nya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode kami lebih menolak,” kata dia.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun menolak wacana amendemen UUD 1945 jika hanya bertujuan memasukkan PPHN. Ia menilai PPHN bisa dilakukan dengan langkah lain tanpa amendemen konstitusi.

Sementara itu, dalam survei yang dilakukan oleh Centre For Indonesia Strategic Actions (CISA) pada 27-31 Agustus 2021 terungkap, mayoritas masyarakat menolak wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode atau perpanjangan sampai tahun 2027.

“Disamping dengan alasan konstitusi, pengaruh ketidakoptimalan kinerja pemerintah selama pandemi dianggap menjadi aspek yang mendasar penyebab persepsi publik tidak menginginkan wacana tersebut direalisasikan,” kata Direktur CISA Herry Mendrofa Herry, Sabtu, 4 September 2021.

Survei CISA Terkait Wacana Jabatan presiden 3 Periode

Tidak Setuju58,25%
Sangat tidak setuju8,25%
Setuju28,83%
Sangat Setuju2,09%
Tidak tahu2,58%
Survei CISA

Jika begitu, siapa sesungguhnya dalang agar dilaksanakan amandemen UUD 1945, apalagi melebar untuk merubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode?

Artikel berjudul “Siapa Pembisik Wacana Amandemen UUD Kepada Presiden Jokowi?” yang tayang di temangopi.com versi PDF nya bisa diunduh sekaligus sumbernya pada link tautan dibawah ini:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *