Pemerintah Cari Celah Agar Pilkada ‘Murah’

  • Share
Kemendagri Tito Karnavian. Kredit Wikipedia

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tengah memikirkan agar sistem politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak mahal alias murah meriah.

Rencana tersebut sudah diwacanakan sejak Mendagri dijabat Tjahjo Kumolo tahun 2015. Namun, sampai sekarang belum dibuat. Disisi lain, sudah banyak korban kepala daerah terjerat korupsi. Salah satu modusnya jual beli jabatan untuk mengembalikan modal besar saat Pilkada.

Baca juga : Biaya Pilkada Mahal dan Mental Balik Modal

Menurut Mendagri Tito Karnavian, pelaksanaan Pilkada langsung yang diterapkan di Indonesia saat ini memakan biaya politik yang sangat tinggi bagi para kontestan.

Sistem politik berbiaya tinggi itu berbuntut tindakan korupsi oleh calon kepala daerah ketika sudah menjabat. Walhasil, mereka jadi incaran aparat penegak hukum.

“Sehingga perlu dipikirkan bagaimana membuat sistem politik cari kepala daerah tanpa biaya politik tinggi,” kata Tito dalam acara Rakorwasdanas 2021 yang disiarkan di kanal YouTube KPK RI, Selasa (31/8/2021).

“Karena jadi penyebab [korupsi]. Kalau kita mau nangkap kepala daerah gampang sekali waktu kami jadi Kapolri,” sambungnya.

Parpol Butuh Sumber Dana

Tito menjelaskan, beberapa diantaranya kandidat harus menyiapkan honor saksi, dana kampanye, alat peraga hingga membangun jaringan. Tak hanya itu, untuk faktor non teknis seperti mendapatkan dukungan parpol juga membutuhkan sumber dana.

Untuk mengembalikan uang yang telah keluar itu, kata Tito, para calon kepala daerah jadi menyalahgunakan wewenangnya ketika menjabat.

“Yang nanti dihitung dari gaji dan tunjangan enggak pernah nutup. Sehingga terjadi moral hazard. Ini karena by sistem,” ujar Tito.

Baca juga: Korupsi Politik Anggota DPR Meskipun Gaji Sudah Besar

Melihat hal itu, Tito mendukung agar dibuat sistem politik yang bisa menekan politik berbiaya tinggi. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi dan kasus hukum yang belakangan ini marak dilakukan oleh kepala daerah.

“Saya yakin kita semua ingin jadi orang baik. Kita enggak ingin hadapi masalah hukum. Persoalannya adalah fenomena korupsi bisa terjadi karena greedy serakah atau karena kebutuhan dan situasi yang buat itu,” kata dia.

Pilkada Mahal Publik Jangan Tutup Mata

Pada 18 Novemver 2019, Tito juga sempat meminta publik tak menutup mata bahwa biaya politik yang dikeluarkan saat Pilkada sangat tinggi. Mulai darI APBN dan APBD yang dikeluarkan pemerintah, hingga biaya politik yang dikeluarkan agar bisa diusung partai politik.

“Bupati kalau gak punya 30 M, gak akan berani. Wali kota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya,” ujarnya.

Belum lagi, ujar Tito, biaya yang dikeluarkan untuk kampanye dan urusan non-teknis. 

“Sementara dilihat dari pemasukan dan gaji yang didapat, setahun kurang lebih paling hanya Rp12 M, sementara yang keluar Rp30 M. Mana mau tekor. Saya mau hormat itu kalau ada yang mau tekor demi mengabdi kepada bangsa,” ujar Tito.

Berkaca pada ongkos politik yang tinggi ini, ujar Tito, dirinya mengusulkan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung.

“Saya sudah mulai dengan meminta Balitbang membuat index democracy maturity per daerah dan meminta BPS meminta indikator-indatornya,” ujar mantan kapolri ini.

Sementara itu, pada tahun 2015 lalu dalam acara konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, tingginya biaya politik tersebut harus segera direformasi.

Lantaran, kalau biaya tersebut tetap dibiarkan, dapat menimbulkan iklim perpolitikan dan pemerintahan yang tidak sehat.

“Ini harus direformasi, kami minta MenPAN-RB lahirkan gagasan berpikiran penyelenggaraan pemda sebagai bagian perbaiki tata kelola pemerintahan,” katanya.

Artikel berjudul “Pemerintah Cari Celah Pilkada Murah” yang tayang di temangopi.com versi PDF nya bisa diunduh sekaligus sumbernya pada link tautan dibawah ini:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *