Baliho Bertitik-Titik Tapi Elektabilitas Hancur Sebelanga

  • Share

Media online ramai mengupas soal baliho politik Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto dan Ketua DPR RI sekaligus politisi PDI Perjuangan Puan Maharani.

Isi baliho kedua tokoh politik dengan berbagai macam ukuran itu nampak sederhana. Baliho Puan isinya tulisan “Kepak Sayap Kebhinekaan”. Disamping kiri ada logo PDI Perjuangan. Sebelah kanan ada foto dirinya mengenakan baju merah selaras dengan backround baliho tersebut.

Lalu, baliho Airlangga Hartanto isinya tulisan “Kerja Untuk Indonesia”. Tanpa ada logo Partai Golkar. Hanya memang foto Ketua Umum Golkar itu sangat dominan. Letaknya disebelah kanan sambil mengepalkan tangan.

Jauh sebelum polemik baliho keduanya muncul, sebetulnya sudah ada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Tapi aneh juga, tak seheboh baliho yang aku sebutkan diatas tadi.

Malah, dari sisi konten Baliho Cak Imin lebih menjurus ke politik dibandingkan Airlangga dan Puan Maharani. Isi balihonya adalah “Padamu Negeri Kami Berbakti” ditambah bagian bawahnya “Gus Muhaimin 2024”.

Ada Apa Dengan Baliho Itu?

Bagiku, munculnya baliho dari tokoh politik sebetulnya sah-sah saja. Rasanya ‘munafiklah’ kalau tidak ada tujuan politik. Hanya memang, menjadi persoalan ketika baliho tersebut muncul saat warga bangsa berada dalam posisi sulit karena terdampak pandemi Covid-19.

Pertama, bagi sebagian (besar) orang yang hidupnya susah, untuk makan saja sulit, akan sulit menerima konten politik baliho tersebut. Apalagi, agak aneh juga. Dari ketiga tokoh politik, tidak ada satu pun yang mencerminkan kepedulian dengan covid-19. Minimal ajakan untuk menaati protokol kesehatan. Sama sekali tidak ada.

Kedua, dari sisi psikologis, barangkali mereka ingin memanfaatkan momentum pandemi untuk meraih simpati dan tetap percaya dengan partai politik. Maklum saja, selama pandemi berlangsung, seluruh kegiatan partai ‘lumpuh’. Tidak boleh ada kegiatan mengumpulkan massa. Minimal mengumpulkan seluruh kadernya di satu titik sebagaimana lazimnya hajatan besar partai politik.

Ketiga, seolah ada tuntutan dari tokoh politik, khususnya ketua umum partai, sebelum pemilihan presiden 2024, harus ada kenaikan popularitas dan elektabilitas, sehingga bisa jualan politik sekaligus menggiring opini publik sehingga pantas dicalonkan.

Lho, kenapa aku sampai ke situ analisisnya? Begini. Aku contohkan Mbak Puan yang ramai dibicarakan media ada ‘polemik’ dengan Ganjar Pranowo yang bisa dibaca dalam artikel berjudul: Ganjar Berlari Kencang, Puan Di Belakang.

Nah, Puan mungkin ingin lebih mengenalkan diri dengan memasang baliho itu. Meskipun Arteria Dahlan, politisi PDI P berkelit bahwa pemasangan baliho bukan untuk kepentingan elektoral. Pertanyaanku, jika bukan kepentingan electoral lantas untuk apa pemasangan baliho itu?

Justru, aku lebih tertarik dengan ungkapan dari Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily. Dia malah terang-terangan bahwa baliho Airlangga yang mulai dipasang awal Juli itu untuk mendongkrak elektabilitas.

Aku katakan begitu karena membaca kutipan Kang Ace begini: “Jadi jangan diartikan bahwa efek baliho dan billboard tidak ada terhadap elektabilitas Airlangga. Survei Charta dilakukan pada awal Juli pada saat kami partai Golkar baru mulai mensosialisasikan figur Ketua Umum kami.”

Jadi clear ya. Bahwa baliho-baliho tokoh politik yang dipasang saat pandemi bertujuan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas bukan?

Kronologis Baliho Puan Maharani

Menurut politisi PDIP, Kapitra Ampera, awal mula pemasangan baliho Puan Maharani bukan agar semakin dikenal. Melainkan atas insiatif partai di berbagai daerah. Ia juga menjelaskan penggunaan bahasa yang dipakai memang dibuat harmonis.

“Itu inisiatif dari kader, dari bawah, bottom up. (Pemasangan ini) inisiatif, bahasa-bahasa di baliho itu kan bahasa-bahasa yang sangat harmonis,” jelasnya dalam acara Catatan Demokrasi di YouTube tvOneNews, Kamis (12/8/2021).

Kapitra menegaskan, pemasangan baliho Puan Maharani sama sekali tidak melanggar konstitusi partai. Ia pun meminta masyarakat tidak berlarut-larut memermasalahkan baliho “Kepak Sayap Kebhinekaan”.

Ia bahkan menyebut pihak-pihak yang tidak terima dengan baliho Puan memiliki kedangkalan berpikir. Menurutnya, pihak-pihak itu hanya menilai dari kacamata subyektif mereka.

“Ini namanya inisiatif. Inisiatif yang dibuat itu bukan melanggar konstitusi partai. Jadi enggak ada yang salah, yang salah itu adalah orang yang menilainya dengan kacamata subjektif, dengan kedangkalan berpikir,” tegasnya.

Kapitra juga membahas mengenai elok tidaknya Puan Maharani memasang baliho semasa pandemi Covid-19. Ia menyebut pandemi Covid-19 tidak serta merta bisa merampas hak politik orang lain.

“Sekarang begini, apakah dengan ada pandemi itu, semua hak-hak politik manusia dirampas? Pandemi itu sudah diatasi oleh eksekutif, dan legislatif kerja mengawasi eksekutif, bagaimana pandemi ini diatasi. Tapi ada hak-hak personal yang melekat ya, yang juga tidak boleh dirampas,” tegasnya.

Kronologis Baliho Airlangga Hartanto

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, baliho Ketua Umum Airlangga Hartarto mulai sosialisasi pada awal Juli. Atau berbarengan dengan survei yang diadakan oleh Charta Politika.  berbarengan dilakukannya survei tersebut. Sehingga tak bisa disimpulkan baliho itu tidak berdampak.

Ace yakin elektabilitas ketua umumnya akan meningkat, jika survei dilakukan setelah ekonomi membaik dan PPKM dilonggarkan.

“Jadi jangan diartikan bahwa efek baliho dan billboard tidak ada terhadap elektabilitas Airlangga. Survei Charta dilakukan pada awal Juli pada saat kami partai Golkar baru mulai mensosialisasikan figur Ketua Umum kami,” tegasnya.

Menurut Ace, dalam survei Charta tersebut popularitas dan elektabilitas Airlangga mengalami kenaikan dibanding hasil survei elektabilitas sebelumnya. Dalam simulasi 10 nama, Airlangga mampu mendapatkan elektabilitas 1 persen.

“Dengan memakai simulasi 10 nama, elektabilitas AH sudah mencapai 1%. Ini kabar baik karena sebelumnya elektabilitas ketum kami di bawah itu,” ujarnya.

Baliho Tak Berkorelasi Dengan Elektabilitas

Polemik pemasangan baliho semakin ramai diperbincangkan, setelah Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya memaparkan hasil survei secara virtual, Kamis (12/8/2021). Menurut Yunarto, banyaknya jumlah atribut baliho dan billboard yang dipasang di ruang publik, ternyata tidak berkorelasi linier dengan tingkat elektabilitas.

Penegasan oleh Yunarto ini barangkali mengarah kepada sejumlah elite politisi yang memasang baliho, seperti Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Bahkan, menurut Yunarto, baliho belum tentu membuat tingkat kesukaan orang meningkat. Malah baliho justru berpotensi menjadi efek bumerang bagi tokoh tersebut karena masyarakat merasa jengkel atas kegiatan pemasangan tersebut.

“Jadi saya pribadi melihat ini sebagai kesalahan pendekatan konservatif yang bisa dilakukan dalam kondisi normal, bukan dalam situasi anomali seperti musibah saat ini yang malah membawa efek berat,” kata Yunarto.

Seperti diketahui, dari rilis hasil survei Charta Politika dalam simulasi 10 nama tokoh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto hanya 1,0 persen. Ketua DPR RI Puan Maharani 1,4 persen. Ketua Umum AHY 4,2 persen. Malah sama sekali tidak ada Muhaimin Iskandar dalam list sepuluh tokoh tersebut.

Sebaliknya Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dengan 20,6 persen. Disusul Anies Baswedan (17,8 persen) dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto 17,5 persen.

Setelah itu, Sandiaga Uno (7,7 persen), Ridwan Kamil (7,2 persen), Tri Rismaharini (3,6 persen), Erick Thohir (1,8 persen).

Ketika calon presiden dikerucutkan lagi, Ganjar unggul dengan 23,3 persen, Anies (19,8 persen), Prabowo Subianto (19,6 persen), Sandiaga Uno (8,4 persen), Ridwan Kamil (8,2 persen) dan yang tidak menjawab sebanyak 20,7 persen.

Dari beberapa penjelasan diatas, terlepas dari hasil survei, memang pemasangan baliho tokoh politik saat masa pandemi memang kurang pas. Apalagi, konten yang dibuat tidak melalui riset mendalam. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi politisi di daerah. ***

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *