Korupsi Politik Anggota DPR Meskipun Gaji Besar

  • Share

Mengapa masih banyak pejabat negara seperti anggota DPR/DPRD melakukan korupsi politik padahal gaji mereka sudah besar?

Layar kaca kerap menyiarkan seorang politisi di gelandang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Apakah itu terciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) atau yang bersangkutan menyerahkan diri.  

Terakhir kali, 6 Desember 2020 adalah berita Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, sekaligus Politikus PDI Perjuangan yang ditangkap karena korupsi bansos covid-19.

Banyaknya kader partai politik dan kepala daerah (gubernur/ walikota/bupati), kian menguatkan kalau korupsi politik di Indonesia masih susah dibendung.

Apa Arti Korupsi dan Korupsi Politik?

Korupsi berasal dari Bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok.

Jika didefinisikan korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

  • perbuatan melawan hukum
  • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana
  • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi
  • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Sementara itu, korupsi politik menurut Artidjo Alkostar, Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung dalam hukumonline korupsi politik adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan politik.

Korupsi politik merupakan pelanggaran terhadap hak asasi rakyat. Secara yuridis kekayaan yang dikorupsi adalah kekayaan negara. Sedangkan secara umum, korupsi politik mengambil hak-hak strategis rakyat.

Korupsi politik terjadi karena adanya kekuasaan politik yang melekat pada diri si pelaku, dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan dalam upaya memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.

Secara khusus Gayus Lumbuun, Anggota Komisi III DPR RI 2009-2014, mengungkapkan, ada empat faktor determinan praktik korupsi di DPR, yaitu faktor mental politik anggota dewan, struktural, instrumental, dan kultural.

Menurut Gayus, faktor mental politik anggota dewan harus dikedepankan. Karena, justru faktor individulah yang sangat dominan di dalam perilaku koruptif dewan.

Mengapa Anggota DPR Masih Korupsi?

Merujuk data KPK (2005-2020), dari 1.262 kasus korupsi berdasarkan profesi dan jabatan, tiga besar berkaitan dengan korupsi politik. Korupsi yang dilakukan oleh DPR/DPRD sebanyak 274 kasus, walikota/bupati dan wakil 122 kasus, gubernur 21 kasus dan  pejabat eselon 1, II dan III 230 kasus.

Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan

TahunDPR/DPRDWalikota/BupatiGubernur
202023100
201910181
2018103302
201720131
20162391
20151943
20149212
2013873
20121683
20115153
201027124
20098145
20087226
20072106
20060153
2005090
Jumlah27412221
Sumber : kpk.go.id

Sebetulnya, mereka yang memiliki jabatan politik dan kekuasaaan berani melakukan tindak pidana korupsi bukan karena miskin harta. Lho, mereka sudah hidup berkecukupan. Uang rakyat yang mencukupi gaji dan tunjangan mereka.

Tapi mengapa masih melakukan korupsi? Menurutku, persoalannya sederhana. Ideologi perut politikus di Indonesia khususnya (sebagian) para wakil rakyat belum tuntas. Ideologi secara sederhana bisa diartikan cara memandang segala sesuatu. Baik buruknya visi seseorang, tergantung dengan ideologi perutnya.

Kalau yang masuk uang haram, pasti visi dalam memimpin daerah, bekerja sebagai wakil maupun sebagai abdi negara tidak akan beres. Sebaliknya juga begitu jika asupannya uang halal, maka semuanya akan baik.

Aku katakan ideologi perut belum tuntas, karena pusaran korupsi kerap dilatarbelakangi oleh perasaan serba kekurangan, tuntutan pergaulan, kesempatan yang memungkinkan dan akal busuk mencari keuntungan.

Padahal, kalau wakil rakyat hidup sederhana, benar-benar bekerja memperjuangkan rakyat, negeri ini akan bersih dari korupsi. Tapi, ya, apa mau dikata, tunjangan dan gaji rupanya tak cukup mereka untuk bersyukur dan mencari jalan pintas agar hidup makmur.

Gaji Anggota DPR RI Sudah Besar

a. Gaji Anggota DPR Geriode 2014-2019

Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA) dan Dana Moneter Internasional (IMF) pada 2013 pernah mengeluarkan data gaji anggota Dewan di seluruh dunia termasuk Indonesia. Data itu, menyebutkan, gaji anggota DPR RI berada di posisi empat besar dunia.

Jika mengacu pada surat edaran Sekretarias Jenderal DPR No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, anggota DPR periode 2009-2014 setiap bulan menerima penghasilan (take home pay) sebesar Rp45.456.000 atau Rp545.472.000 dalam setahun.

Angka itu belum ditambah gaji ke-13 sebesar Rp16.400.000. Kemudian dana reses Rp31.500.000. Jika empat kali masa reses dalam setahun, maka jumlahnya sangat besar sebesar Rp118.000.000 setahun

Belum lagi dana pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), honor uji kelayakan dan kepatutan yang besarnya Rp500.000 per kegiatan. Juga fasilitas lain seperti beras dan tunjangan anak, istri/suami.

Tabel Gaji Anggota DPR Periode 2014-2019

KomponenPerbulanPertahun
Gaji Pokok15.510.000
Tunjangan Listrik7.700.000
Tunjangan Aspirasi7.200.000
Tunjangan Kehormatan5.580.000
Tunjangan Komunikasi15.554.000
Tunjangan Pengawasan3.750.000
Total Pe bulan55.294.000663.528.000
Gaji ke-1316.400.000
Dana reses dalam setahun118.000.000
Total Pendapatan Setahun797.928.000
Analisis Berbagai Sumber

b. Gaji Anggota DPR Periode 2019-2024

Penghasilan perbulan yang diperoleh wakil rakyat periode sekarang, malah lebih besar lagi. Kenaikan fantastis terlihat dari besarnya dana reses yang naik beberapa kali lipat. Untuk 4 kali reses dalam setahun, setiap anggota DPR mendapat total Rp2,7 miliar dari sebelumnya Rp118.000.000 pertahun.

Tabel Gaji Anggota DPR Periode 2019-2024

NoKomponenPenghasilan Per Bulan
1Gaji Pokok4.200.000
2Tunjangan Isteri (10% dari Gaji Pokok420.000
3Tunjangan Anak (2 anak x 2 % Gaji Pokok)168.000
4Uang Sidang Per Paket2.000.000
5Tunjangan Jabatan9.700.000
6Tunjangan Beras / Jiwa/Bulan30.900
7Tunjangan PPhH Pasal 212.699.813
8Tunjangan Kehormatan5.580.000
9Tunjangan Komunikasi15.554.000
10Tunjangan Pengawasan3.750.000
11Bantuan Listrik / Telepon7.700.000
12Asisten Anggota2.250.000
13Fasilitas Kredit Mobil / Periode70.000.000
Analisis Berbagai Sumber

Efektifkah Pendidikan Antikorupsi Bagi Partai Politik?

Untuk mengurangi korupsi politik yang angkanya mencapai 36 persen, KPK merencanakan untuk melibatkan lingkaran partai politik mengadakan diskusi insersi pendidikan antikorupsi.

Pada 23 November 2020,  Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK Giri Suprapdiono menegaskan, penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada parpol merupakan kesepakatan KPK dan partai.

Ada beberapa poin dalam kesepakatan terkait pendidikan antikorupsi pada parpol tersebut. Salah satunya ketua umum parpol akan melakukan deklarasi bersama yang dilakukan pada waktu dan kesempatan yang disepakati.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, hasil riset KPK dan LIPI menunjukkan sekurangnya terdapat lima faktor utama yang menyebabkan persoalan integritas partai. Seperti tidak adanya standar etik partai dan politisi.

Kemudian, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional. Begitu juga dengan pendanaan partai politik yang tidak transparan dan akuntabilitas serta demokrasi internal parpol yang tidak berjalan.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *