Kisah Nyata Politik Uang Pada Pemilu Legislatif (Pileg)

  • Share

Biaya politik Pemilihan Legislatif (Pileg) sangat mahal. Tak hanya untuk membiayai tahapan seperti sosialisasi, kampanye atau kebutuhan tim, akan tetapi biaya nyalon anggoat DPR/DPRD semakin tinggi, karena sebagian politisi memakai cara haram membeli suara.

Dalam artikel ini aku ingin bercerita pengalaman saat Pemilu legislatif (Pileg) 2019. Bagaimana seorang calon legislatif (caleg) rela mengeluarkan uang ratusan juta sampai miliaran untuk melakukan transaksi politik yang itu pun belum tentu menang.

Aku menyaksikan bagaimana penyelenggara pemilu bergerilya bermain dengan caleg. Mereka terang-terangan datang ke rumah caleg dan menjanjikan bisa mengamankan sekaligus menambah suara asalkan menyetorkan sejumlah uang.

Transaksi Politik Pileg 2019

a. Transaksi Penyelenggara Pemilu dengan Caleg

Malam itu, sekitar pukul 19.00 WIB, dua hari sebelum pencoblosan 17 April 2019. Seorang penyelenggara pemilu tingkat kecamatan meneleponku. Dia meminta difasilitasi untuk bertemu dengan salah satu caleg yang aku kenal baik dengannya.

Dia bercerita padaku sudah mengondisikan seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Aku bertanya, bagaimana bisa menambah suara, karena proses rekapitulasi sudah pasti ditandatangi oleh seluruh saksi dari partai politik lain dan sulit dirubah.

Dia meyakinkan, tidak bisa menjelaskan proses menambah suara via telepon, tapi ingin bertemu secara langsung. Akhirnya, setelah dua jam menunggu, bertemulah dia dengan caleg tersebut.

Aku menunggu di luar. Jadi tidak tahu isi perbincangan di dalam rumah. Tapi, setelah oknum penyelenggara pergi, caleg tadi bercerita padaku kalau dia sudah memberikan uang sebesar Rp25.000.000 dan dijanjikan suaranya bisa bertambah 1000 sampai 1500 suara di kecamatan tersebut.

Baca juga: Biaya Politik Pilkada Mahal dan Mental Balik Modal

Empat hari kemudian, setelah proses pencoblosan dan rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai, suara caleg benar bertambah menjadi 1500 suara di DA1 atau sertifikat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Hal itu diketahui, dari hasil rekapitulasi C1 (sertifikat penghitungan suara di TPS) kalau caleg tersebut hanya memeroleh 600 suara. Artinya ada penambahan sekitar sekitar 900an suara.

Rupanya, modus operandi yang digunakan oleh oknum penyelenggara tingkat kecamatan, dengan cara menggandakan sertifikat hasil pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Satu yang asli dan satunya palsu. Malah modus itu mereka perjualbelikan dengan caleg lain.

Mereka berani melakukan itu karena diback up oleh oknum penyelenggara pemilu tingkat kabupaten. Si caleg tadi pun sudah menyetorkan uang dengan nilai puluhan juta.

Apakah caleg yang aku ceritakan tadi menjadi anggota DPRD? Ternyata tidak. Karena setelah dihitung seluruh suara partai dan suara sah perorangan di daerah pemilihan saat pleno di tingkat kabupaten, kalah ribuan suara dengan caleg sesama partai.

Bayangkan saja, jika satu caleg memberikan uang sebesar Rp25.000.000 seperti caleg yang aku kenal tadi x 10 caleg berarti sudah Rp 100.000.000 penyelenggara pemilu mendapatkan uang yang mohon maaf uangnya digunakan untuk hura-hura.

b. Mental Politik Masyarakat Rusak

Hampir enam bulan pada saat Pileg 2019, Aku melakukan pendampingan salah seorang caleg melakukan tatap muka dengan warga, memberikan bantuan, sampai datang ke rumah setiap tokoh yang diharapkan bisa menambah suara.

Setiap pertemuan, warga yang datang diberikan uang transport. Kadang, saat ada tim yang sakit atau mendadak butuh bantuan sudah pasti dibantu sesuai dengan kemampuan.

Setelah enam bulan komunikasi berjalan intensif, terbentuklah sekitar 24 tim. Masing-masing tim memiliki tanggung jawab dengan nama-nama calon pemilih potensial yang bisa memberikan suara kepada caleg yang aku dampingi.

Aku dengan tim sudah seperti keluarga. Makan dan minum bersama sudah biasa. Tidak ada perhitungan. Begitupun mereka, mau tengah malam sekalipun, ketika dibutuhkan pasti datang.

Pada saat malam setelah hari H pencoblosan 17 April 2019, aku pusing tujuh keliling. Tim yang selama ini berjuang separuhnya hilang. Hanya ada beberapa orang yang menunjukan batang hidung.

Aku bertanya, mengapa suara bisa meleset dan diluar dugaan? Mereka diam. Aku tahu mereka malu. Bukan soal kebaikan yang sudah kami lakukan. Akan tetapi ada faktor x dimana mereka pun tidak bisa menjelaskan.

Aku pun penasaran dan mencari informasi mengapa suara bisa anjlok diluar dugaan.Ternyata warga yang selama ini dibina setelah dianalisis terpecah menjadi 3 kategori. Pertama, biaya politik yang selama ini diberikan kepada tim sama sekali tidak diberikan kepada warga seperti yang tercantum dalam data pemenangan.

Kedua, di salah satu basis yang tersebar di tiga desa, kerja lelah siang dan malam selama enam bulan, habis oleh serangan fajar 100.000 dari caleg partai lain yang dibagikan pada malam sebelum pencoblosan. Cukup menyakitkan memang. Tapi itulah, fakta politik yang tak bisa dihindari.

Akhirnya ada anggapan negatif dari caleg yang Aku damping tadi. Bahwa, untuk menang menjadi anggota DPRD Kabupaten tidak perlu bekerja keras. Cukup membagikan uang kepada warga menggunakan gaya premanisme pada malam sebelum pencoblosan atau yang dikenal dengan serangan fajar.

Baca juga : Korupsi Politik Anggota DPR Meskipun Gaji Besar

Ini menurutku akan sangat berbahaya jika para pemburu suara lima tahunan memiliki pemikiran yang serupa. Ini harus segera dirubah. Mata rantai kejahatan politik harus putus oleh sistem politik yang benar-benar dikaji dengan matang.

Untuk saat ini, sistem politik tidak bisa mengawasi sampai sejauh itu. Apalagi, pengawas pemilu di daerah terkadang ‘masuk angin’ dan tidak bertindak sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ketiga, perolehan suara caleg yang Aku dampingi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hilang pada saat pleno di PPK dan beralih ke caleg lain setelah dilakukan analisis. Ini lingkaran setan kedua yang menyebabkan biaya politik Pileg menjadi mahal.  

Proses politik pada saat Pileg 2019, terutama di daerah sudah semakin parah. Bahkan, Aku memrediksi modus transaksi politik antara caleg dan penyelenggara pemilu bisa terulang pada Pileg 2024.

Sebaik-baiknya regulasi yang dibuat tidak bisa mengatur ideologi perut mereka. Begitu pun penindakan sanksi yang tidak tegas. Bahkan, para penyelenggara tak cukup jera dengan pemecatan saja.

Memang merujuk situs dkpp.go.id, sejak 2012-November 2019, DKPP telah menerima 1.559 pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu. Sebanyak 5.864 orang penyelenggara pemilu, baik dari unsur KPU maupun Bawaslu.

Ini artinya, setiap perhelatan pemilu, kasus transaksi politik yang melibatkan penyelenggara dan pengawas masih saja ada. Kapan semua itu akan hilang. Pada 2019 DKPP menuntaskan beberapa aduan seperti dalam tabel dibawah ini:

Jumlah pelanggaran kode etik238 perkara
Penyelenggara dipulihkan nama baik553 perkara
Diberikan teguran tertulis280 perkara
Diberikan peringatan keras104 perkara
Pemberhentian dari jabatan ketua12 perkara
Pemberhentian tetap42 perkara
Sumber: dkpp.go.id

Politik Uang Dibenci Politisi

Kisah nyata transaksi politik pada Pileg 2019 yang aku ceritakan tadi, semakin shahih bahwa politik uang sulit dihindarkan. Mungkin calegnya tidak mau. Tapi ruangnya dibuka lebar oleh penyelenggara pemilu.

Atau bisa jadi sebaliknya. Tapi ada yang tak bisa dihindari. Ketika ada satu orang penyelenggara membutuhkan uang dan caleg membutuhkan suara, kemudian mereka kolaborasi dalam Pileg, maka akan terjadi transaksi politik.

Artinya apa? Menurut hematku, biaya politik abnormal dan mahal yang harus dikeluarkan oleh seorang caleg sudah menjadi lingkaran setan.

Dari analisis ini pula, sejatinya para pengambil kebijakan seperti Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Pengawas Pemilu dan DPR membuat aturan yang bisa memersempit ruang gerak transaksi politik khususnya ditingkatan penyelenggara pemilu.

Baca juga: Pemerintah Cari Celah Agar Pilkada Murah

Menurutku aturan yang ada sudah jelas dan bagus kalau diterapkan. Persoalannya, bukan disitu. Bagaimana kedepan ada pengetatan rekrutmen penyelenggara. Bukan hanya sekedar lolos administrasi. Akan tetapi diutaman mereka memiliki akal budi dan akhlak serta integritas tinggi.

Ini juga menurutku menjadi dilema. Sebab, konon tersiar kabar, lagi-lagi untuk menjadi penyelenggara pemilu juga harus mengeluarkan uang ratusan juta untuk menyuap sana sini. Adu kekuatan organisasi ini dan itu. Sampai lobi-lobi politik sehingga orang baik tidak mendapatkan kesempatan karena kurang memiliki jaringan.

Berkaitan dengan politik uang dalam pileg ini, benar apa yang dikatakan oleh Will Rogers: “Politik itu mahal, bahkan untuk kalah pun kita harus mengeluarkan banyak uang.”

Aku tak bisa membayangkan, demi satu kursi kehormatan, caleg harus mengeluarkan banyak cuan. Baik untuk menjadi anggota DPR maupun. Masih mending semua ongkos politik digunakan secara normal. Jika mereka membeli suara, apakah ada jaminan saat menjadi wakil rakyat mereka mau berbuat kepada rakyat? Atau hanya memerkaya diri? Wallahu’alam.

Kemudian ada pertanyaan lain, apakah mereka yang tidak memiliki banyak uang, tapi punya skill dan kemampuan tidak punya kesempatan untuk duduk sebagai wakil rakyat dan jabatan politik lain?

Ironi Takut Kalah

Menurut Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto hampir setiap politisi membenci politik uang. Namun sebagian besar dari mereka justru tetap mempraktikkan karena takut kalah dalam pemilu.

“Mengapa membenci? Karena biaya politik yang besar itu tidak selalu diiringi dengan kemenangan. Bahkan, dalam dua kelas sekolah demokrasi LP3ES yang menghadirkan berbagai kalangan termasuk elit partai politik dan wakil rakyat, baik mereka yang menang dan apalagi gagal menang dalam pemilu sama-sama lelah dengan politik uang ini,” ujarnya.

Dikatakan, mereka semua memang bersepakat bahwa politik uang adalah masalah serius yang menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi. Namun demikian, dalam praktiknya, politik uang tetap marak dilakukan.

Hendra Juansyah dalam tulisannya di laman palugadanews, 24 September 2018 menjelaskan, ketidakpastian adalah masalah utama dari politik uang. Apalagi saat ini, pemilih semakin cerdas yang ditandai lahirnya ungkapan “ambil uangnya, pilihan tetap sesuai hati nurani”.

Belum lagi ditambah persoalan hukum, norma ataupun etika politik bahwa politik uang adalah perbuatan tercela. Secara pasti politik uang melanggar hukum, norma sosial dan etika politik. Namun politisi tidak mau rugi dengan membagikan uang/barang secara percuma tanpa hasil yang diharapkan.

Untuk mengatasi persoalan hukum, norma sosial dan etika politik, mereka menjalankan cara-cara kultural, misalnya mengatakan bahwa uang atau barang yang diberikan sebagai bentuk ungkapan kebaikan yang wajib dibalas dengan kebaikan pula (suara).

Artikel berjudul “Kisah Nyata Politik Uang Pada Pemilu Legislatif (Pileg)” yang tayang di temangopi.com versi PDF nya bisa diunduh sekaligus sumbernya pada link tautan dibawah ini:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *