Ketua Umum Partai Politik Menua Di Penjara Karena Korupsi

  • Share

Politisi identik dengan dengan korupsi? Itulah kalimat pertanyaan untuk menggambarkan mereka yang pada masanya menjabat sebagai ketua umum partai politik, harus menua menghabiskan sisa usia di penjara akibat korupsi.

Sejatinya mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Bersenda gurau dengan isteri dan anak. Namun, apa daya, hukuman sudah dijatuhkan. Mereka harus menjalani vonis yang sudah diputuskan.

Para ketua umum partai politik yang sampai tulisan ini dibuat masih dalam jeruji besi itu, dulunya adalah panutan. Tak hanya bagi kader partai, tapi juga umat yang menjadi makmum di belakangnya.

Sakit memang, harus berhari-hari dalam penjara. Tapi itulah mungkin hukuman di dunia yang setimpal atas apa yang sudah dilakukan dan diadili oleh pengadilan.

Daftar 5 Ketum Parpol Terlibat Korupsi

1. Presiden PKS Lutfi Hasan Ishaaq

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq di vonis bersalah karena terbukti menerima suap dalam kasus korupsi suap terkait pemberian rekomendasi kuota impor daging kepada Kementerian Pertanian.

Vonis Tanggal9 Desember 2013
Hukuman16 tahun penjara
KasusKuota Impor Daging Sapi
Berbagai Sumber

Politikus kelahiran 5 Agustus 1961 itu beserta Ahmad Fathanah terbukti menerima suap sebesar Rp1,3 miliar dari Direktur Utama PT Indoguna Utama milik Maria Elizabeth Liman terkait kepengurusan penambahan pada kuota impor daging sapi.

Uang tersebut diterima saat politisi PKS yang dijemput dan ditahan KPK pada tanggal 30 Januari 2013 tersebut, saat menjabat anggota Komisi I DPR RI dan Presiden PKS. Lutfi juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang saat menjabat anggota DPR RI periode 2004-2009.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis 16 tahun hukuman penjara dan denda Rp1 miliar.

Atas perbuatannya politisi alumni Universitas Imam Muhammad bin Saud Arab Saudi pada tahun 1984 itu, dijerat Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), Presiden PKS ke-4 itu ditambah hukuman menjadi 18 tahun penjara. Atas putusan tersebut, tim kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono mengajukan peninjauan kembali (PK) karena terdapat kekeliruan atas vonis 18 tahun penjara tersebut.

“Setelah mempelajari putusan pada tingkat kasasi, pemohon temukan alasan-alasan untuk mengajukan PK, adapun alasan-alasan yang sangat menentukan adalah kekeliruan hakim sangat nyata,” kata Sugiyono di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (16/12/2020).

2. Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum pada saat menjabat Ketua Umum Partai Demokrat ke-3 (23 Mei 2010 – 30 Maret 2013) divonis 8 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis Tanggal24 September 2014
Hukuman14 Tahun Penjara / Kasasi
PKDikurangi jadi 8 Tahun Penjara
KasusProyek Hambalang
Berbagai Sumber

Politikus kelahiran Blitar, Jawa Timur, 15 Juli 1969 tersebut, terbukti menerima pemberian hadiah dalam proyek Hambalang saat menjabat anggota DPR RI.

Vonis kepada mantan anggota Presidium Korps Alumni HMI 2012-2015 itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut mantan anggota KPU Anas Urbaningrum dengan 15 tahun penjara, denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan dan mencabut hak politik atas Anas.

Anas yang karir politiknya sempat mentereng dan menjadi peraih suara terbanyak di daerah pemilihan Jawa Timur VII (Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Tulungagung) pada 2009 itu, dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 20 September 2020, Mahkamah Agung mengurangi hukuman terhadap Anas Urbaningrum menjadi delapan tahun, ditambah pidana denda Rp 300 juta dengan ketentuan apabila deda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga bulan.

Hasil tersebut diperoleh, setelah Anas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) karena keberatan dengan vonis 14 tahun penjara yang dijatuhkan MA di tingkat kasasi.

Namun, majelis hakim PK tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah Anas menyelesaikan pidana pokok. Selain itu, Anas juga tetap dihukum memembayar uang pengganti sebesar Rp 57,59 miliar dan 5.261.070 dollar AS.

3. Ketua Umum PPP Suryadharma Ali

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan hukuman kepada Suryadharma Ali, Menteri Agama ke-21 (22 Oktober 2009 – 28 Mei 2014) dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ke-5 (3 Februari 2007 – 16 Oktober 2014) dengan vonis 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta.

Vonis Tanggal11 Januari 2016
Hukuman Tipikor6 Tahun Penjara
Banding10 Tahun Penjara
KasusDana haji Kemenag 2012-2013
Berbagai Sumber

Mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Kabinet Indonesia Bersatu tersebut, tersandung tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan haji di Kementerian Agama.

Politikus kelahiran Jakarta, 19 September 1956 tersebut, menyalahgunakan wewenang dan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1,7 triliun, karena memanfaatkan sisa dana dari kuota haji tidak berdasarkan prinsip keadilan.

Majelis Hakim memvonis Suryadharma Ali pada 11 Januari 2016 dengan jeratan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UUD Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat ke-1 dan juncto Pasal 65 KUHP Pidana.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi putusan Pengadilan Tipikor dam memperberat hukuman Suryadharma menjadi 10 tahun berdasarkan putusan No.25/Pid.Sus/TPK/2016/PT.DKl tanggal 19 Mei 2016.

4. Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto

Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar ke-10 (17 Mei 2016 – 13 Desember 2017) dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ke-16 (30 November 2016 – 11 Desember 2017) divonis 15 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan.

Vonis Tanggal24 April 2018
Hukuman15 tahun penjara
KasusProyek Pengadaan KTP
Berbagai Sumber

Vonis kepada Politikus kelahiran Bandung, 12 November 1955 itu dibaca Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Mantan anggota DPR RI sejak 1999—2019 dari Partai Golkar daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur tersebut, terjerat kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Ia diduga telah memperkaya diri sendiri sebanyak 7,3 juta dollar AS atau sekitar Rp71 miliar tahun 2010 dari proyek pengadaan e-KTP.

Atas perbuatannya, jaksa mendakwa Setya Novanto yang terpilih jadi Ketua Umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di Nusa Dua, Bali itu, dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

5. Ketua Umum PPP Romahurmuziy

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke-6 Rmahurmuziy, dijerat KPK dalam kasus tindak pidana korupsi terkait kasus suap jual-beli jabatan dan menerima uang sebesar Rp300 juta dari kedua pejabat Kementerian Agama (Kemenag) di Jawa Timur.

Vonis tanggal20 Januari 2020
Hukuman2 tahun penjara
KasusSeleksi Jabatan Kemenag Jatim
Berbagai Sumber

Uang tersebut diduga sebagai bentuk komitmen Romy untuk membantu Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi agar lolos seleksi jabatan di wilayah Kementerian Agama Jawa Timur.

Dalam kasus tersebut, politisi kelahiran Sleman, 10 September 1974 itu, divonis dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan penjara.

Atas perbuatannya, mantan Sekjen DPP PPP periode 2011-2015 itu melanggar Pasal 11 UUD Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Semoga 5 kasus korupsi yang menimpa ketua umum partai politik di Indonesia tersebut menjadi pelajaran berharga bagi politikus untuk tidak melakukan korupsi.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *