Budaya Politik Wani Piro Dalam Pileg dan Pilkada

  • Share

Istilah wani piro atau nomor piro wani piro (NPWP) selalu melekat di kalangan masyarakat setiap pemilu. Darimana asal usul istilah “wani piro” yang sudah jadi budaya politik lima tahunan itu? Apa bahaya dari jenis transaksi politik tersebut?

Istilah wani piro artinya berani bayar berapa? Wani piro adalah bentuk transaksi politik atau tawar menawar jika mau dipilih dan dicoblos dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) atau pemilihan legislatif (legislatif) mau bayar berapa?

Budaya wani piro, tidak serta merta muncul begitu saja. Ada sebab akibat di masyarakat sehingga tumbuh sampai sekarang. Disisi lain, dampak negatifnya sudah menjadi penyebab budaya korupsi dikalangan politisi karena harus mengeluarkan biaya politik mahal dalam Pilkada dan untuk menjadi anggota DPR/DPRD.

Penyebab Budaya Wani Piro

Penyebab munculnya transaksi politik “wani piro” menurut hematku ada tiga terutama di tingkat politik lokal. Pertama, budaya tersebut tumbuh sebagai bentuk hukuman kepada anggota DPR/DPRD karena melupakan konsituennya setelah terpilih menjadi wakil rakyat.

Misalkan, jalan di kampung tetap rusak padahal sudah diajukan. Mau bertemu dengan wakil mereka di DPRD sulit dan terkesan menghindar. Bahkan, saat masyarakat menelepon saja tidak diangkat.

Akibat persoalan yang barangkali dianggap sepele itu, membuat masyarakat kecewa. Sampai akhirnya ada semacam balas dendam, jika caleg bersangkutan kembali membutuhkan suara pada pemilu, lebih baik dibayar tak peduli mereka akan jadi atau pun tidak.

Kedua, budaya wani piro awal mula muncul di daerahku khususnya, terasa setelah pemilu 1999. Kala itu, PDI Perjuangan mendapatkan mayoritas dewan. Inilah titik balik, dimana anggota DPRD di daerah tiba-tiba berubah status sosial. Mereka seolah mudah mendapatkan segala fasilitas sebagai wakil rakyat.

Bahkan, kehadiran anggota DPRD sudah mengalahkan eksekutif. Saling tekan menekan dalam rapat dengan komisi sudah menjadi rahasia umum. Mereka bisa menekan kepala dinas. Bisa bermain dengan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Bupati agar mendapatkan imbalan uang jika ingin diloloskan.

Setelah pemilu 1999, masyarakat lebih terang-terangan menerima uang. Lebih parahnya lagi, masyarakat menjadikan budaya wani piro itu sebagai menjadi mata pencaharian lima tahunan yang menurut mereka: “kapan lagi memakan uang caleg kalau tidak sekarang.”

Ketiga, banyaknya politikus yang korupsi juga menjadi pemantik munculnya budaya wani piro. Dalam kacamata awam, alangkah enaknya menjadi wakil rakyat sudah mendapat gaji besar tapi masih saja korupsi.

Ancaman Demokrasi

Direktur Eksekutif Indonesian Publik Institute (IPI), Karyono Wibowo menjelaskan, budaya wani piro, merupakan satu dari tiga hal yang mengancam demokrasi di Indonesia.

“Yang mengancam demokrasi tidak hanya Pemilu yang penuh kecurangan,” kata Karyono dalam diskusi publik bertajuk Selamatkan Demokrasi dengan Pemilu Bersih, 18 Januari 2014.  

Kedua, muncul dan berkembang pesatnya oligarki politik di Indonesia. Oligarki tumbuh karena kecenderungan pemimipin mengorganisir diri sendiri untuk kepentingan mereka diikuti macetnya mobilitas sosial dan massa rakyat yang pasif.

“Di Indonesia, oligarki baru muncul pada masa orde baru karena stratifikasi kekayaan baru dimulai pada masa itu. Dan sekarang, Indonesia sedang mengalami transisi oligarki. Bentuk oligarki lebih bervariasi dan tidak diganggu oleh transisi demokrasi dan aparatur demokrasi di setiap tingkat pemerintahan,” bebernya.

Ketiga, munculnya dinasti politik yang dikuasai oleh kerabat, saudara, anak, istri, suami dan saudara-saudara lainnya. Contoh dinasti politik tersebut, bisa dibaca selengkapnya dalam artikel berjudul: Skenario Dinasti Politik di Probolinggo.

“Ini dapat dilihat dari beberapa daerah, contoh di Banten yang pemerintahaannya dikuasai Ratu Atut Choisiyah yang saat ini sudah menjadi tersangka di Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) akibat diduga terlibat kasus korupsi,” terangnya.

Budaya Wani Piro Di Semua Lembaga

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Sidarta Danusubrata saat sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan di Alun-Alun Wonosari pada 16 November 2013 menilai, budaya transaksional”wani piro” sudah terjadi di semua lembaga.

Semua permasalahan banyak diselesaikan dengan uang sehingga menyebabkan maraknya kasus korupsi.

“Sekarang budaya wani piro terjadi di semua lembaga. Kita sangat prihatin. Bangsa Indonesia harus kembali ke idealisme para pendiri bangsa,” ucapnya.

Aku sudah memberikan contoh bagaimana budaya korupsi itu sudah masuk di kementerian dan lembaga negara. Salah satunya di kementerian agama. Dalam artikel berjudul ketua umum partai yang terjebak korupsi, sehingga Menteri Agama ditetapkan sebagai tersangka korupsi.

Karakteristik Ideologi Wani Piro

Menurut Fikri Habibi, Idiologi wani piro mempunyai empat karakteristik. Pertama materialistic. Di dalam pikiran pengikut idiologi ini hanya satu yaitu uang. Sekolah, bekerja dan melakukan aktivitasnya hanya berorientasi pada uang semata bukan sebagai ibadah dan mencari keridhoan Tuhan.

Harapan dibentuk oleh uang. Bukan oleh dorongan jiwa dan tekad serta konsitensi yang sangat kuat. Punya uang seperti punya segalanya. Tidak punya uang seperti tidak punya harapan apapun.

Kedua bekerja dengan pamrih. Membantu seseorang akan dilakukan, apabila ada uang masuk ke rekening pribadi atau ada balas jasa.

Termasuk dalam mendukung seseorang untuk suatu posisi. Penganut ideologi ini menilai bukan atas dasar kepribadian, track record, dan program yang ditawarkan. Tetapi berdasarkan jumlah rupiah yang paling besar alias wani piro.

Ketiga selalu menyepelekan masalah. Dalam pandangan kelompok ini, jangan terlalu takut dan risau dengan permasalahan meskipun berhubungan dengan hukum atau penjara. Keyakinannya adalah semua masalah dapat diselesaikan dengan uang.

Keempat berorientasi hasil. Sepatutnya manusia hanya berada di dalam wilayah proses. Tetapi idiologi ini menyebabkan manusia sibuk masuk pada wilayah hasil. Proses tidak lagi menjadi sebuah substansi dari sebuah perjuangan yang bernilai besar untuk mencapai sesuatu.

Oleh karena hasil yang dipikirkan, apapun akan dilakukan demi mencapai tujuan tak peduli menggunakan jalan pintas. Mau mau menjadi anggota legislatif, caleg tidak perlu kampanye dari jauh-jauh hari dan menyusun program yang ditawarkan.

Katanya cukup dengan kampanye 10 hari menjelang pemilihan. Sediakan amplop berisi uang untuk membeli suara masyarakat dan menyuap para petugas pemilu mulai dari desa sampai ke KPU/KPUD. Untuk persoalan ini, aku sudah menjelaskannya dalam artikel berjudul: Kisah Nyata Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif (Pileg).

Artikel berjudul “Pemerintah Cari Celah Pilkada Murah” yang tayang di temangopi.com versi PDF nya bisa diunduh sekaligus sumbernya pada link tautan dibawah ini:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *