Biaya Politik Pilkada Mahal dan Mental Balik Modal

  • Share

Mengapa banyak tokoh ingin menjadi kepala daerah meskipun pendapatan  tidak sebanding dengan biaya politik Pilkada yang dikeluarkan?

Pertanyaan itu menjadi sangat penting dijawab oleh calon kepala daerah. Sehingga kita tahu apakah mereka benar-benar calon pemimpin yang bisa membawa kemajuan bagi daerah. Atau meminjam ungkapan novelis Zaky Yamani jangan-jangan hanya sebagai wayang yang digerakkan oleh pemilik modal tak kasatmata.

Jika ada pemilik modal, muncul pertanyaan lain. Sampai berapa lama mereka ‘menguasai’ anggaran daerah melalui proyek-proyek yang didanai uang rakyat? Atau proyek-proyek prioritas bagi rakyat dikorbankan demi mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan?

Miris memang, jika melihat di balik panggung pilkada di Indonesia, termasuk untuk kalah sekalipun, seperti kata kata Will Rogers dalam artikelku berjudul Kata Bijak Perumpamaan Politisi dan Mahalnya Ongkos Politik. Disisi lain, tidak ada aturan perundang-undangan yang bisa memutus matarantai itu sehingga menjadi reda. 

Bahkan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah merendus itu. Mereka tahu perkiraan nominal uang yang harus disiapkan oleh seorang calon gubernur, bupati dan walikota. Tapi kapan dua lembaga itu bergerak membuat aturan?

“Bupati kalau gak punya 30 M gak akan berani. Walikota dan gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang gak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya,” begitu Mendagri Tito Karnavian dalam rapat bersama Komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan pada 18 November 2019.

“Jadi ini wawancara indepth interview, ada yang ngomong Rp5 sampai Rp10 miliar. Tetapi ada juga yang ngomong kalau mau ideal menang di Pilkada itu, bupati/wali kota setidaknya punya uang Rp65 miliar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam sebuah webminar pada 20 Oktober 2020.

Pertanyaan sekarang, apakah ada calon yang berani merogoh dompet pribadinya untuk ‘berjudi’ dalam pertarungan yang belum tentu menang? Atau menganggap yang sudah dikeluarkannya itu sebagai sekedah seperti kata mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan?

Tulisan dibawah ini, ingin memberikan gambaran jelas bagaimana praktek pilkada mahal sudah menumbuhkan mental balik modal sehingga menjadi pemicu korupsi dan berakibat dengan buruknya laju pembangunan di daerah.

Berapa Sebenarnya Biaya Pilkada?

a. Biaya Calon Bupati

Acara pengajian subuh di Masjid Daarut Tauhid, Bandung pada 22 April 2018 silam, menjadi ajang curhat Ahmad Heryawan alias Aher yang saat itu masa baktinya sebagai Gubernur Jawa Barat akan berakhir dua bulan lagi.

Saat itu, Aher yang kini Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bercerita betapa mahalnya biaya politik untuk maju menjadi gubernur, bupati dan walikota. Meskipun sejatinya menurut dia, apa yang sudah dikeluarkan itu harus dijadikan sekedah agar bisa berkhidmat lebih baik lagi.

Sampai Aa Gym, Pimpinan Daarut Tauhid bertanya, “Hah, bangkrut. Jadi gimana balik modalnya?” tanya Aa Gym.

Menurut pengakuan Aher, biaya paket hemat jadi bupati sekitar Rp20 miliar. Semenjatara, gaji pokok sekitar Rp 6,5 juta. Ditambah tunjangan dengan nilai yang sama.

“Total Rp13 juta per bulan ditambah dengan intensif pajaknya 10 kali lipat gaji maksimal. Nah, gaji maksimal seorang bupati, kali 5, kali 12 bulan, kurang lebih Rp6 miliar,” ungkapnya.

Apa yang dikatakan Aher diperkuat oleh pernyataan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono.

Dalam sebuah diskusi pada 22 Juli 2020, ia memaparkan hasil survei Litbang KPK dengan Kemendagri. Dari survei itu terungkap, seorang bupati atau walikota rata-rata merogoh kocek Rp20 miliar sampai Rp30 miliar. Untuk level pilkada gubernur berkisar Rp20 miliar sampai dengan Rp100 miliar.

Sementara, pendapatan seorang bupati dalam setahun tidak sampai Rp80 juta. Dan anggap saja pendapatannya Rp1 miliar dikali lima tahun (masa jabatan), maka seorang bupati hanya memperoleh Rp5 miliar. Sementara, biaya Pilkada yang sudah dikeluarkan Rp 20 miliar.

“Taruhlah dia dapat 10 kali gaji, maka dia dapat Rp 65 juta ditambah Rp 6,5 juta. Nah ini ketemu (pendapatan bupati) enggak sampai Rp 80 juta. Rp 80 juta kali setahun, ketemu angka enggak sampai Rp 1 miliar,” ucap Giri

Hitung-Hitungan Pendapatan Bupati Dari Upah Pungut Pajak PAD

PAD dibawah Rp 2,5 triliunDapat tambahan 6 kali gaji
PAD Rp 2,5 triliun – Rp 7,5 triliunDapat tambahan 8 kali gaji
PAD diatas Rp 7,5 triliunDapat tambahan 10 kali gaji
Berbagai Sumber

Malah, Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat Mendagri mengakui, dia menerima laporan kalau untuk menjadi seorang bupati biaya yang diperlukan mencapai Rp75 miliar. Padahal, jumlah pemilih di kabupaten itu hanya 120 ribu pemilih.

“Ada empat daerah tidak perlu saya sebut, itu butuhnya sebesar itu,” kata Thahjo pada 22 Oktober 2015 silam dalam acara konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Dijelaskan Tjahjo, biaya menjadi bupati tersebut, jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan koleganya saat pencalonan menjadi anggota DPR RI sebesar Rp43 miliar.

Melihat fakta seperti diungkap Giri dan Tjahjo, rasanya kian masuk akal, ketika banyak pejabat seperti gubernur, bupati dan walikota gagal mengelola dan memajukan daerah karena merasa hutang budi kepada pemodal yang sudah membiayai saat pilkada.

Bahkan, dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) tercatat ada tiga kepala daerah yang melakukan korupsi dengan tujuan pembiayaan politik itu.

NoNamaJabatan
1Siti Mashita SuparnoWalikota Tegal 2013-2018
2Sri HartiniBupati Klaten 2015-2020
3Andriatma Dwi PutraWalikota Kendari 2017-2022
Sumber : ICW

b. Membeli Suara Pilkada

Salah satu pemicu mahalnya biaya Pilkada di Indonesia sehingga menggandeng pemodal yang tak kasatmata tadi, adalah bagaimana membeli suara untuk meraih kemenangan.

Seorang mantan ketua tim sukses calon di salah satu daerah menyebutkan, calon yang diusung dalam Pilkada kalah, karena kekurangan uang. Sementara, sudah menghabiskan dana lebih dari Rp 9 miliar.

Dari jumlah itu, sekitar Rp5 miliar dipakai untuk membeli suara pemilih. Harganya antara Rp40 ribu sampai Rp50 ribu satu suara tergantung lokasi. Suara di pelosok pedesaan lebih murah dibandingkan dengan kawasan kota dan sekitarnya.

Sisa anggaran Rp4 miliar, dipakai untuk dana bantuan bagi kelompok masyarakat mulai dari grup kesenian sampai klub olahraga, pertemuan pemilih, honor tim sukses terutama saksi di TPS, hingga kampanye.

“Seluruh biaya ditanggung calon, karena tidak ada sumbangan sama sekali. Itu saja kalah karena suara yang dibeli kurang. Kalau ada uang, dan bisa beli suara lagi, kemungkinan besar kami menang,” kata sumber tersebut kepada VOA Indonesia, 17 Januari 2018.

Karena suara yang harus dibeli, kata Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK Giri Suprapdiono, biaya pencalonan seseorang menjadi tinggi.

Untuk menutup kekurangan itu, menyebabkan korupsi yang sudah sampai ke level-level bawah seperti jual beli jabatan birokrasi. Misalnya, untuk seseorang dapat duduk sebagai kepala sekolah, ada biaya yang harus dikeluarkan Rp 50 juta-Rp 200 juta.

Bahkan, menurut Giri, seseorang yang ingin menjabat sebagai kepala dinas saja bisa mengeluarkan ratusan hingga miliaran rupiah untuk kepala daerahnya.

“Biasanya kepala daerah dari 119 (kepala daerah) yang di-OTT KPK kebanyakan untuk mengembalikan biaya politiknya yang dlm waktu dekat dilakukan adalah jual beli kursi jabatan,” katanya.

Dengan besarnya biaya yang dikeluarkan pada saat Pilkada, kepala daerah yang sudah duduk di pemerintahan akan mencari cara bagaimana mengembalikan uang yang telah ia keluarkan saat pemilihan.

Sebab, jika hanya mengandalkan gaji, seorang kepala daerah tidak akan mendapat uang yang jumlahnya sama besar atau melebihi uang yang telah dikeluarkan saat pencalonan Pilkada. ***

Baca juga : Pemerintah Cari Celah Agar Pilkada Murah

Artikel berjudul “Biaya Pilkada Mahal dan Mental Balik Modal” yang tayang di temangopi.com versi PDF nya bisa diunduh sekaligus sumbernya pada link tautan dibawah ini:

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *