Ambang Batas Capres 20% Buat Galau Zulhas

  • Share

Ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, masih menimbulkan galau politikus. Salah satunya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas).

Dalam sebuah panggung bertajuk Pidato Kebangsaan yang disiarkan Youtube CSIS, Kamis (19/8/2021), politikus kelahiran Lampung 7 Mei 1962 itu, menyebutkan, pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden bagi partai politik sebesar 20 persen menghadirkan politik transaksional.

“Kami kemarin mengusulkan Pilpres partai politik itu jangan dibatasi 20 persen, karena itu akan menghasilkan politik transaksional. Oleh karena itu, Pilpres cukup 4 persen,” katanya.

Bahkan, Zulkifli Hasan yang juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal DPP PAN pada 2005–2010, menegaskan, imbas yang terjadi tidak hanya menghadirkan politik transaksional, melainkan juga perbedaan yang kian tajam di tengah masyarakat, mulai dari isu SARA dan lainnya.

“Karena kita dibatasi, undang-undangnya seperti itu, sistemnya juga begitu akhirnya apa? Politik kita menjadi politik yang transaksional, semua ukurannya uang, yang penting menang, mengabaikan nilai-nilai. Nah inilah yang kita alami sekarang,” ujar Zulhas.

PAN ‘Nikmati’ Presidential Threshold 5 Persen

Aku tertarik menganalisis apa yang disampaikan mantan ketua MPR RI periode 2014–2019 itu. Menurutku, politik transaksional terlalu umum jika hanya disandingkan soal batasan presidential threshold.

Jangan jauh-jauh. Di daerahku, politik transaksional justru lebih parah dibandingkan level pencalonan presiden. Bahkan, sudah mewabah dari mulai pemilihan kepala desa sampai pemilihan Rukun Tetangga (RT).

Lagi pula, demokrasi memang tidak bisa dilepaskan dari proses-proses seperti itu kok. Pertanyannya apakah proses transaksi politik itu berlangsung sehat atau tidak?

Selama proses transaksi dalam demokrasi berwujud pertukaran visi misi, ideologi, program maupun platform aku kira tidak masalah.

Akan celaka, jika transaksi dalam politik hanya menjadi panggung tunggal bagi kelompok tertentu untuk berkuasa dengan mengandalkan kekuatan uang sehingga melemahnya sendi-sendiri proses transaksi sehat tadi.

Sebetulnya, PAN sendiri pernah mencicipi presidential threshold dibawah 20 persen pada 2004. Bahkan, Ketua Umum PAN Amien Rais menjadi capres berpasangan dengan Siswono Yudo Husodo.

Pada 2004, syarat mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden minimal memperoleh 5 persen suara nasional atau 3 persen kursi DPR.

Saat itu, Amien-Siswono yang diusung PAN, PKS, PBR, PNBK, PNIM, PPDI, PSI, dan Partai Buruh Sosial Demokrat kalah oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Muhammad Jusuf Kalla. Tabel perolehan suara Pilpres 2004.

NoPasangan CapresJumlah Suara
1Wiranto -Salahudin Wahid26.286.788 (22,15%)
2Megawati – Hasyim Muzadi31.569.104 (26,61%)
3Amien Rais – Siswono Yudo Husodo17.392.931 (14,66%)
4SBY – Jusuf Kalla39.838.184 (33,57%)
5Hamzah Haz – Agum Gumelar3.569.861 (3,01%)
Sumber : Wikipedia

Pada 2004, perolehan suara PAN sebanyak 7,3 juta suara atau sekitar 6,4 persen dengan persentase perolehan kursi parlemen sebanyak 53 kursi (9,6 persen) naik dibandingkan Pemilu 1999 yang memperoleh 34 kursi (7,4 persen).

Presidential Threshold Diketuk MK

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presidential treshold merupakan syarat minimal jumlah suara atau kursi partai politik di parlemen yang harus dikumpulkan oleh calon presiden-wakil presiden untuk bisa maju di pemilu presiden.

“Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya,” demikian bunyi pasal 187.

Sebetulnya, persoalan Presidential Threshold pernah digugat oleh aktivis demokrasi yang terdiri dari Muhammad Busyro Muqoddas, Hadar Nafis Gumay, Bambang Widjojanto, Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah serta Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Namun, uji material ditolak Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor 49/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 25 Oktober 2018.

Dalam pendapat Mahkamah, argumentasi  Pemohon bahwa Pasal 222 UU Pemilu berpotensi melahirkan ketidakpastian hukum yang harus diantisipasi oleh Mahkamah. Hal demikian tidaklah beralasan sama sekali karena rumusan Pasal 222 UU Pemilu a quo tidak memberi ruang untuk ditafsirkan berbeda karena telah sangat jelas.

Selain itu, argumentasi para Pemohon bahwa presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal.

Hal demikian meskipun sekilas tampak logis. Namun, mengabaikan fakta bahwa UUD 1945 tidak membatasi warga negara untuk mendirikan partai politik sepanjang syarat untuk itu terpenuhi sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kendati pun diberlakukan parliamentary threshold, kemungkinan untuk lahirnya partai-partai politik baru akan tetap terbuka. Terlebih lagi, untuk dapat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sebuah partai politik terlebih dahulu haruslah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jadi menurutku merujuk beberapa penjelasan diatas, bahwa kegalauan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan soal ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen, itu amatlah lumrah. Apalagi, PAN pernah mengalami sejarah pahit pada 2004 saat Amien Rais sebagai calon presiden gagal menuju Istana.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *